Ketiadaan Parameter Teknis Penilaian Pidana Mati Bersyarat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Abstrak

undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat melalui Pasal 100, yang memberikan masa
percobaan selama sepuluh tahun sebelum pidana tersebut dapat dieksekusi atau diubah.
Pengaturan ini dimaksudkan sebagai bentuk pembaruan pemidanaan yang lebih humanis dan
berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, norma tersebut tidak
disertai dengan parameter teknis yang jelas mengenai mekanisme dan standar penilaian terhadap
sikap, perilaku, serta penyesalan terpidana selama masa percobaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan parameter teknis tersebut terhadap prinsip
kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan indikator penilaian yang terukur serta belum adanya
peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan penafsiran yang subjektif dan tidak seragam dalam
praktik peradilan. Kondisi ini membuka ruang diskresi yang berlebihan bagi aparat penegak
hukum dan berisiko melahirkan ketidakadilan substantif, khususnya mengingat pidana mati