IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEMOKRASI BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945

Abstrak

Abstrak ini membahas implikasi konstitusional dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia. Secara normatif, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Namun dalam praktiknya, fenomena calon tunggal muncul karena keterbatasan pencalonan dari partai politik sehingga pemilih tidak memiliki alternatif pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terhadap prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyelenggaraan Pilkada dalam kondisi hanya terdapat satu pasangan calon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui telaah putusan Mahkamah Konstitusi serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum diperbolehkan, pemilihan calon tunggal berpotensi mereduksi makna demokrasi substantif karena pilihan politik masyarakat menjadi terbatas. Namun Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelarangan Pilkada dalam kondisi tersebut justru dapat menimbulkan kekosongan pemerintahan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan demokrasi internal partai politik serta perbaikan regulasi pencalonan menjadi penting agar prinsip demokrasi tidak hanya dipahami secara prosedural, tetapi juga substantif dalam penyelenggaraan Pilkada.

Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Pemilu; Mahkamah Konstitusi; Pemilihan Kepala Daerah; Calon Tunggal